APBN Utamakan Keputusan Politik, Pengamat Tidak Yakin Pembatasan BBM Bisa Berjalan Efektif
JAKARTA,quickq安装教程 DISWAY.ID--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kini saing silang pendapat soal pembatasan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Menurut pernyataan Menko Marves Luhut, pemberlakukan kebijakan ini perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan kriterianya.
BACA JUGA:Silang Pendapat Menteri Jokowi Soal BBM Bersubsidi Akan Dibatasi Pada 17 Agustus, Begini Kata Menko Airlangga
BACA JUGA:Mulai 17 Agustus 2024 BBM Subsidi Siap Dibatasi, Cuma Mobil Ini yang Boleh Isi Bensin Pertalite
"Pertamina sudah menyiapkan, sekarang kita hanya berharap 17 Agustus nanti sudah bisa mulai," Ujar Luhut dilansir dari akun Instagram resminya pada Rabu 10 Juli 2024.
Bukan tanpa alasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2024 mengalami defisit yakni Rp7,3 triliun atau setara 0,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Terlebih lagi, subsidi energi dalam juga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Namun menurut Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, rencana pembatasan BBM ini diragukan dapat berjalan secara efektif. Pasalnya, manajemen APBN cenderung lebih mengutamakan keputusan politik jika dibandingkan dengan kepentingan ekonomi.
BACA JUGA:BBM Pertalite Bakal Dibatasi Bulan Depan, Pertamina: 4,6 Juta Kendaraan Sudah Terdaftar
BACA JUGA:BPH Migas Gandeng Pemprov Maluku dan Papua Kawal BBM Subsidi Tepat Sasaran
"Manajemen APBN cenderung tidak disiplin dan objektif, dan lebih mengutamakan keputusan politik," Ujar Yayan dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 13 Juli 2024.
Sementara itu, rencana pembatasan pemberian subsidi BBM ini sendiri sudah dibantah dengan tegas oleh Menko Airlangga Hartanto.
Menurut pernyataan Menko Airlangga, yang menjadi fokus utama Pemerintah saat ini adalah mencari cara untuk mengurangi kadar sulfur di udara.
BACA JUGA:BPH Migas Cek Kesiapan BBM Satu Harga di Wilayah Timur Indonesia
- 1
- 2
- »
(责任编辑:探索)
- Pembawaan Uang Tunai ke Dalam atau Luar Pabean Indonesia Jadi Modus Cuci Uang
- Trump Akan Hubungi Putin dan Zelenskiy, Mau Bahas Kesepakatan Dagang
- Harga Minyak Nyaris Tak Bergerak, Investor Tunggu Hasil Negosiasi Nuklir Iran
- KPK Siap Tindaklanjuti Laporan Ismail Bolong
- BPIP Gandeng Pemkab Klaten dan Universitas Diponegoro Kuatkan Ideologi Pancasila
- Pro AVL 2023 Jadi Pameran Audio Visual dan Lighting Terbesar di Indonesia
- Kabar Baik Soal Pergub Warisan Ahok, Wagub Riza Patria Akhirnya Turun Tangan!
- Pelaku Unlock IMEI Sama dengan Mendukung Peredaran Ponsel Ilegal, Hukumannya Sangat Berat
- VIDEO: Seluncur Es Diklaim Terbesar Dunia Sambut Natal di Paris
- Minta Pendapat soal Mubahalah, Tim Kuasa Hukum Gus Nur Malah Dicuekin MUI
- Minta Pendapat soal Mubahalah, Tim Kuasa Hukum Gus Nur Malah Dicuekin MUI
- 880 Wisudawan IPB Dibekali Sertifikat Mikrodensial, Siap Terjun ke Dunia Kerja
- Waduh! Dalam Sepekan, 5 Besi Penutup Saluran Air Di Jalan S Parman Digondol Maling
- Tak Cuma Buat Diet, Cuka Apel Juga Bisa Bikin Kulit Jadi Lebih Cantik
- Harga Cabai Masih Terasa Pedas, Pedagang Pasar Mengeluh: Dua Jam Ngobrol Nggak Ada yang Belanja
- Kemenkes Bakal Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional Tingkatkan Status Gizi Indonesia
- Jadi Singa di Kancah Global, Gen Z Harus Out of The Box dan Keluar dari Zona Nyaman
- KPU Jakbar Sediakan TPS Khusus Bagi Ratusan ODGJ di Cengkareng untuk Nyoblos Langsung
- Akui Ogah Pakai Helm Karena Rambut Basah, Penumpang Adu Mulut dengan Driver Ojol
- Pelaku Unlock IMEI Sama dengan Mendukung Peredaran Ponsel Ilegal, Hukumannya Sangat Berat