Baleg DPR RI Targetkan RUU Kementerian Negara Disahkan Paling Lambat 30 September
JAKARTA,quickq加速器下载网址 DISWAY.ID- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan Revisi UU Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan selesai paling lambat 30 September 2024.
Adapun saat ini proses legislasi undang-undang itu masih berproses di Baleg DPR.
BACA JUGA:Baleg DPR RI Bersama Pemerintah Gelar Rapat Bahas RUU Kementerian Hari Ini
BACA JUGA:Baleg DPR RI Batalkan Pembahasan RUU TNI dan Polri
"Maksimal tanggal 30 september. Karena tanggal 1-nya sudah periode yang baru," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senin, 9 September 2024.
Politisi PPP ini mendorong RUU itu segera rampung dan disahkan pada Kamis pekan ini. Namun, jika tidak keburu, dia menargetkan RUU disahkan pada akhir September.
"Bisa jadi di paripurna (pekan) ini kalau keburu. Kalau nggak keburu, ya paripurna minggu depan," katanya.
Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat guna membahas Rancangan Undang-undang Kementerian dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
BACA JUGA:PP Muhammadiyah Kritik Baleg DPR yang Anulir Putusan MK: Harusnya Menjadi Teladan dan Patuhi UU
Adapun perwakilan pemerintah yang ikut dalam rapat ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas, Menkumham Supratman Andi Agtas, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pemerintah telah memberikan DIM RUU Kementerian Negara yang terdiri dari atas 30 DIM diantaranya 23 DIM tetap, 4 Dim Dengan perubahan substansi dan 3 DIM perubahan redaksional.
(责任编辑:娱乐)
- Divonis 5 Tahun Bui, Hasnaeni 'Wanita Emas' Menangis
- Masuknya Prabowo dalam 10 Pemimpin Berpengaruh di Dunia Diapresiasi Garuda Asta Cita Nusantara
- Direksi Titipan Biang Kerok? Pramono Anung akan Bongkar Habis Manajemen Bobrok Bank DKI
- Ngaku Bekas Orang Gila, Hercules Sebut Tak Takut Pada Gatot Nurmantyo
- Pro AVL 2023 Jadi Pameran Audio Visual dan Lighting Terbesar di Indonesia
- Tarif Baru Sempat Bikin Kaget, Biaya Konsumsi Air PAM Jaya di Apartemen Bakal Dihitung Per Unit
- Revitalisasi Pasar Ngadiluwih Ditargetkan Selesai Desember 2025
- KPK Sebut Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah Tak Laporkan Beberapa Aset Kekayaan
- Baru Dilantik jadi Mensos, Segini Harta Kekayaan Gus Ipul
- Kondisi Abdul Gani Kasuba Kian Pulih, Dikembalikan ke Rutan Ternate
- Presidential Threshold Dihapus Jadi Angin Segar? Golkar Menunggu Dampaknya Seperti Apa
- HPP Gabah Petani Naik per 15 Januari 2025, Cek Rinciannya di Sini
- Tekan Polusi Udara, Belasan Gedung di Jakarta Dipasang Water Mist
- Masuknya Prabowo dalam 10 Pemimpin Berpengaruh di Dunia Diapresiasi Garuda Asta Cita Nusantara
- Wamenkumham: Sosialisasi dan Partisipasi Publik Jadi Prioritas dalam Pembahasan RKUHP
- Penting! Perhatikan Hal ini Sebelum, Saat dan Setelah Banjir
- Pramono Luncurkan Transjabodetabek 21 April, Sekalian Gratiskan Naik Transum di Jakarta
- DPRD Minta Pramono Mulai Terapkan ERP, Bisa Mulai Tahap Satu di Jalan Utama
- Minta Pendapat soal Mubahalah, Tim Kuasa Hukum Gus Nur Malah Dicuekin MUI
- Acara Gowes Bareng Pramono Bakal Lintasi JLNT, Komunitas Pesepeda dan Pejalan Kaki Menolak