Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan. Kali ini, KDM sapaan akrabnya, resmi menetapkan dua kebijakan besar yang akan mengubah wajah pemerintahan desa di Jawa Barat lewat penerapan e-Budgeting untuk pengelolaan keuangan desa dan e-Voting untuk pemilihan kepala desa.

Kebijakan ini mulai berlaku per Selasa (3/6/2025) dan mencakup lebih dari 5.000 desa di seluruh Jawa Barat. Kedua program digital ini merupakan bagian dari strategi besar KDM untuk menciptakan layanan publik yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi.

“Ada dua hal yang hari ini saya tandatangani dan akan berlaku di seluruh desa di Jawa Barat,” katanya.

Pertama, dengan menerapkan e-budgeting maka seluruh transaksi dan pengelolaan keuangan desa akan dilakukan secara digital. “Uang masuk secara digital, belanja akan secara digital, sehingga kontrol keuangan desa akan semakin baik dan terbuka dan semakin transparan,” katanya.

Menurutnya penerapan e-budgeting juga bisa mendeteksi jika terjadi kecurangan atau penyalahgunaan keuangan desa. Sementara terkait e-voting, KDM memastikan warga desa akan memilih pemimpinnya secara digital. “Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan demokrasi di Jawa Barat,” katanya.

KDM berharap e-budgeting dan e-voting akan mewujudkan pemilihan kepala desa yang berbiaya murah ditopang oleh pelayanan  publik cepat dan keuangan yang transparan. “Semoga ini bisa menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.

Sebelumnya, KDM menyampaikan rencananya mengubah pemilihan kepala desa dari konvensional menjadi digital melalui e-Voting. Rencana ini disampaikan dalam pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Pastikan Biaya Anak Korban Longsor Tambang Ditanggung Pemprov, Desak Pengelola Tambang Beri Tanggung Jawab Sosial.

KDM ingin membawa perubahan baru ke era digitalisasi dengan menghadirkan e-Voting berbekal pengalaman menata sistem desa di Purwakarta selama 2 periode menjabat Bupati."Waktu itu satu desa, itu satu TPS Panjang. Saya robah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi, kita coba jawab barat pemilihan kepala desa dengan e-Voting. Kita coba," katanya. 

KDM juga sempat menyarankan kepada Kementerian Desa agar dana desa yang disalurkan nantinya  menggunakan e-Budgeting. 

"Kenapa? Kalau e-Budgeting, maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya, tunai. Semuanya harus transfer, ke RT transfer, ke panitia transfer, kemana pun transfer," pungkasnya.