APBN Utamakan Keputusan Politik, Pengamat Tidak Yakin Pembatasan BBM Bisa Berjalan Efektif
JAKARTA,quickq中文叫什么名字 DISWAY.ID--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kini saing silang pendapat soal pembatasan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Menurut pernyataan Menko Marves Luhut, pemberlakukan kebijakan ini perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan kriterianya.
BACA JUGA:Silang Pendapat Menteri Jokowi Soal BBM Bersubsidi Akan Dibatasi Pada 17 Agustus, Begini Kata Menko Airlangga
BACA JUGA:Mulai 17 Agustus 2024 BBM Subsidi Siap Dibatasi, Cuma Mobil Ini yang Boleh Isi Bensin Pertalite
"Pertamina sudah menyiapkan, sekarang kita hanya berharap 17 Agustus nanti sudah bisa mulai," Ujar Luhut dilansir dari akun Instagram resminya pada Rabu 10 Juli 2024.
Bukan tanpa alasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2024 mengalami defisit yakni Rp7,3 triliun atau setara 0,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Terlebih lagi, subsidi energi dalam juga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Namun menurut Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, rencana pembatasan BBM ini diragukan dapat berjalan secara efektif. Pasalnya, manajemen APBN cenderung lebih mengutamakan keputusan politik jika dibandingkan dengan kepentingan ekonomi.
BACA JUGA:BBM Pertalite Bakal Dibatasi Bulan Depan, Pertamina: 4,6 Juta Kendaraan Sudah Terdaftar
BACA JUGA:BPH Migas Gandeng Pemprov Maluku dan Papua Kawal BBM Subsidi Tepat Sasaran
"Manajemen APBN cenderung tidak disiplin dan objektif, dan lebih mengutamakan keputusan politik," Ujar Yayan dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 13 Juli 2024.
Sementara itu, rencana pembatasan pemberian subsidi BBM ini sendiri sudah dibantah dengan tegas oleh Menko Airlangga Hartanto.
Menurut pernyataan Menko Airlangga, yang menjadi fokus utama Pemerintah saat ini adalah mencari cara untuk mengurangi kadar sulfur di udara.
BACA JUGA:BPH Migas Cek Kesiapan BBM Satu Harga di Wilayah Timur Indonesia
- 1
- 2
- »
(责任编辑:焦点)
- Prabowo Apresiasi Langkah Tegas RI–Thailand Tangani Perdagangan Orang
- Kawal Kerja Pansus DPRD DKI, Demokrat: Kami Ingin Produk Legislasi Konkret!
- Dishub DKI: Rute Transjabodetabek Bakal Ditambah dari Pusat Kota Tangerang dan Tangsel
- Wow! Ternyata KAI Mempunyai 5 Terowongan Kereta Api Terpanjang di Indonesia
- Ini 6 Manfaat Makan Labu Siam yang Jarang Diketahui
- Pramono Dihujat Buntut Gowes di JLNT Casablanca, Stafsus Pasang Badan: Bukan Inisiatif Gubernur!
- Jadwal Misa Rabu Abu 2025 di Gereja Katedral Jakarta
- 4 Oknum Polisi Disidang Etik, AKP hingga Brigadir Didemosi Terkait Dugaan Pemerasan Penonton DWP
- Waduh! Dalam Sepekan, 5 Besi Penutup Saluran Air Di Jalan S Parman Digondol Maling
- KPK Sebut Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah Tak Laporkan Beberapa Aset Kekayaan
- Lagi Ramai di Media Sosial, Apa Itu 'Popo Siroyo'?
- Pemprov DKI Salurkan KJP Tahap I ke 43.205 Penerima Baru, Cek Rekeningmu
- 7 Buah yang Paling Tinggi Gula, Batasi Konsumsinya
- Jadwal Misa Rabu Abu 2025 di Gereja Katedral Jakarta
- Berkas Perkara Pencabulan Mario Dandy Terhadap AG Dilimpahkan ke Kejati
- Istana Akui Program Makan Bergizi Gratis di Kendari Masih Pakai Dana Pribadi Prabowo
- Apa Itu Outsourcing? Ditolak Buruh dan Ingin Dihapus Presiden Prabowo
- Penting! Perhatikan Hal ini Sebelum, Saat dan Setelah Banjir
- Pro AVL 2023 Jadi Pameran Audio Visual dan Lighting Terbesar di Indonesia
- Masuknya Prabowo dalam 10 Pemimpin Berpengaruh di Dunia Diapresiasi Garuda Asta Cita Nusantara